Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puluhan Negara di PBB Minta China Selesaikan Masalah Penyiksaan Muslim Uighur

Reporter

image-gnews
Markas Dewan Hak Asasi Manusia di PBB di Jenewa, Swiss 20 Juni 2018.[REUTERS]
Markas Dewan Hak Asasi Manusia di PBB di Jenewa, Swiss 20 Juni 2018.[REUTERS]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan negara menyuarakan keprihatinan tentang dugaan pelanggaran terhadap warga Muslim Uighur di Xinjiang, China. Mereka juga menuntut agar kepala Hak Asasi PBB menerbitkan laporan yang telah lama tertunda tentang situasi di sana.

Duta Besar Belanda untuk PBB di Jenewa, Paul Bekkers, membawa isu ini kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa, 14 Juni 2022. 

Menyampaikan pernyataan bersama atas nama 47 negara, Bekkers menunjuk sejumlah “laporan kredibel” yang mengindikasikan bahwa lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan secara sewenang-wenang.

“Ada laporan tentang pengawasan luas yang sedang berlangsung, diskriminasi terhadap warga Muslim Uighur dan orang lain yang termasuk minoritas,” katanya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 15 Juni 2022.
 
Pernyataan bersama itu juga menyuarakan keprihatinan tentang laporan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat oleh pihak berwenang. Seperti sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, kerja paksa, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua.
 
Bekkers menegaskan bahwa pihaknya meminta kembali China untuk segera mengatasi masalah ini. Negara-negara tersebut menuntut Beijing mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur dan minoritas lain. 
Kelompok itu juga meminta Beijing untuk memberikan para penyelidik dan pakar PBB akses penting dan tidak terbatas demi mengamati situasi di lapangan di Xinjiang secara independen.
 
Setelah berbulan-bulan menuntut akses tanpa batas ke Xinjiang, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet akhirnya bisa mengunjungi China pada bulan lalu. Kunjungan itu jadi yang pertama oleh seorang kepala hak asasi PBB ke China dalam 17 tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, dia menghadapi kritik keras karena tidak lantang bicara dugaan pelanggaran China sebelum dan selama perjalanan. Spekulasi bertebaran yang menyebut bahwa dia diyakini sangat dikendalikan oleh otoritas China.

Bachelet mendapat tekanan besar untuk merilis laporannya yang telah lama tertunda tentang Xinjiang. Para diplomat menilai laporan itu telah siap selama berbulan-bulan. 
Bachelet, yang mengumumkan pada Senin bahwa dia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, telah berjanji untuk menerbitkan laporan itu sebelum dia mundur pada 31 Agustus.
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

5 jam lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan di Turki, 1 Mei 2024. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI
Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel


Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

1 hari lalu

Balita Palestina Leila Jeneid, yang menderita kekurangan gizi parah, menerima perawatan di Rumah Sakit Kamal Adwan, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas di Gaza di mana kekurangan makanan dan nutrisi penting telah menjadi perjuangan kolektif di daerah kantong tersebut, di Jalur Gaza utara, 26 Maret 2024. REUTERS/Osama Abu Rabee
Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara


Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

PM Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya, Sara. REUTERS
Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.


WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

1 hari lalu

Warga Palestina menikmati pantai pada hari yang panas, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 24 April 2024. REUTERS/Mohammed Salem
WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.


Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

1 hari lalu

Suasana pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang konflik antara Israel dan Hamas di markas besar PBB di New York, AS, 16 Oktober 2023. REUTERS/Andrew Kelly
Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.


PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

2 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980


Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

2 hari lalu

Seorang pria duduk di tepi kolam renang dengan latar belakang logo World Water Forum ke-10, di Jakarta pada 24 Maret 2024. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt)
Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

Tema World Water Forum ke-10 di Bali berkaitan dengan sejumlah tujuan UNICEF. Salah satunya soal akses air bersih untuk anak-anak di daerah.


PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

2 hari lalu

Pria Palestina duduk di reruntuhan rumah yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Jalur Gaza utara, 22 April 2024. PkkREUTERS/Mahmoud Issa
PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.


PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

4 hari lalu

Asap mengepul setelah serangan Israel, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 22 April 2024. REUTERS/Mahdy Zourob
PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut


Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

4 hari lalu

Petugas polisi Ekuador berdiri di luar kedutaan Meksiko tempat mereka memindahkan paksa mantan Wakil Presiden Ekuador Jorge Glas di Quito, Ekuador 5 April 2024. REUTERS/Karen Toro
Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.